Pengembangan Pendidikan

 Petunjuk:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas didukung oleh teori-teori yang sesuai!

 Mulailah dari soal yang paling mudah

 

S oal  :

1. Kapan   pertama kali konsep ilmu pengetahuan sosial masuk dalam  dunia persekolahan dan bagaimana aplikasinya ?

Jawab:  

Social Studies dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827, atau sekitar setengah abad setelah Revolusi Industri (abad 18), yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukannya social studies (IPS) ke dalam  kurikulum sekolah karena berbagai ekses akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terjadi, di antaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong industrialisasi telah menjadikan bangsa semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak perilaku sosial yang kompleks. Para ahli ilmu sosial dan pendidikan mengantisipasi berbagai kemungkinan ekses negatif yang mungkin timbul di masyarakat akibat dampak kemajuan tersebut. Sehingga untuk mengatasi berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat tidak hanya dibutuhkan kemajuan ilmu dan pengetahuan secara disipliner, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah.

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai program pendidikan tingkat sekolah di Indonesia, dan pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic  Education  tahun 1972 di Tawangmangu Solo Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut, muncul 3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu :Pengetahuan Sosial, Studi Sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Aplikasi dalam pengembangan pendidikan  IPS di sekolah  yaitu:

Pendidikan IPS, dalam perjuangannya tentang eksistensi terdapat dalam ”The National Herbart Society papers of 1896-1897” yang menegaskan bahwa Social Studies sebagai delimiting the social sciences for pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pedagogik/ mendidik). Memperhatikan pentingnya social studies bagi generasi muda, istilah IPS (social studies) ini kemudian mulai digunakan oleh beberapa negara bagian di Inggris dan Amerika untuk mengembangkan program pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah.

Agar materi pelajaran social studies lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah, bahan-bahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa dari pada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dari Ilmu-ilmu Sosial.

Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam IPS di New Zealan menekankan pada penguasaan disiplin ilmu sosial (Sejarah, geografi, ilmu, civics, ekonomi) juga mengembangkan delapan ketrampila  penting (essensial skills) yang juga diajarkan pada semua mata pelajaran dan pada semua jenjang pendidikan di New Zealand, meliputi :

a. komunikasi

b. kemampuan dalam matematika

c. informasi

d. pemecahan masalah

e. manajemen diri dan kompetitif

f. sosial dan koperasi

g. phisik

h. pekerjaan dan studi

Kedelapan kemampuan esensial (essential skills) tersebut diramu dalam proses belajar PIPS melalui inkuiri, penggalian nilai (values exploration) dan pengambilan keputusan sosial (social decision making).

Dasar perubahan kurikulum dalan studi sosial (IPS) dan sejarah Canada merupakan bagian dari satu rangkaian perubahan kurikulumdalam stud I sosial yang dikerjakan oleh saskatchewan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum dimulai dengan penetapaan gugus tugas studi sosial (IPS) tahun 1981. Gugus tugas terdiri dari orang-orang refresentatif dari berbagai sektor masyarakat skatchewan. Mereka mensurvei pendapat umum dan atas dasar penemuan nya dihasilkan suatu laporan yang menguraikan suatu filosofi untuk pendidikan IPS. Di dalam kurikulum Canada dikembangkan core curriculum yang merupakan kemampuan dasar yang menjadi landasan pembentukan kurikulum sekolah di Kanada dari jenjang Kidergarten, Elementery level, middle level sampai secondary evel.

Terdapat dua komponen penting dalam core curicullum yaitu Required Areas of Study dan Common Essential Learning. Pengembangan core curicullum menjadi Required Areas of Study menjadi tujuh yaitu : language , Art, Mathematics, Science, Social studies, Health education, art education dan physical education. Pengembangan Common essential learning (CELS) atau kompetensi yag harus dikembangkan terus menerus dan oleh semua mata pelajaran, yang meliputi enam kemampuan, yaitu:

a. Komunikasi (communication),

b. kemampuan dalam matematika (numeracy),

c. berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking),

d. melek teknologi (technology literacy),

e. nilai dan keterampilan personal dan sosial (personal and social values and skills),

f. belajar mandiri (independent learning).

Komunikasi (communication), difokuskan pada meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa yang digunakan di dalam setiap bidang studi. Kemampuan dalam matematika (numeracy), melibatkan dan membantu siswa mengembangkan tingkatan kompetensi yang akanmendorong  mereka untuk menggunakan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking dimaksudkan untuk membantu para siswa mengembangka kemampuan untuk menciptakan dan dengan kritis mengevaluasi gagasan, proses, pengalaman, dan object berhubungan dengan are masing-masing bidang studi. Melek teknologi (technology literacy), membantu siswa mengapresiasi bahwa system teknologi merupakan integral dala system social dan tidak bisa dipisahkan dari budaya di dalamny ayang mereka bentuk. Nilai dan keterampilan personal dan sosial (personal and socia values and skills berhadapan dengan pribadi, moral, sosial, da aspek budaya dari tiap sekolah dan mempunyai sasaran utam mengembangkan warga negara yang penuh cinta kasih da bertanggung jawab, yang memahami dasar pemikiran (rasional untuk pengakuan moral. Belajar mandiri (independent learning), melibatkan siswa pada upaya untuk menciptakan peluang/kesempatan dan pengalaman yang diperlukan siswa untuk menjadi mampu (capable), percaya  diri, motivasi diri, dan pembelajar sepanjang hayat yang melihat belajar sebagai kegiatan pemberdayaan potensi diri dan sosial paling berharga.

Dalam kurikulum Kanada, Social Studies merupakan salah satu dari tujuh mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah mulai dari TK sampai SMA (Required Areas of Study). Dimana dalam social studies ini pun harus dikembangkan keamampuan siswa untuk berkomunikasi, matematika, berpikir kritis dan kreatif, melek teknologi, nilai dan keterampilan personal dan sosial, dan belajar mandiri sebagai Common essential learning (CELS).

Di Hongkong, Pendidikan IPS diaplikasikan dalam bentuk Pendidikan Kecakapan Hidup yaitu  pendidikan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya. Kemampuan mencakup daya pikir, daya kalbu, daya raga. Kesanggupan sangat  dipengaruhi oleh kepentingan yaitu sesuatu yang dianggap penting oleh siapa dalam bentuk apa. Keterampilan adalah kecepatan, kecekatan, dan ketepatan orang yang terampil mengerjakan sesuatu adalah orang cepat, cekat, dan tepat dalam mengerjakan sesuatu.

Tujuan pendidikan Kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, baik nilai yang bersifat preservatif maupun progresif. Tegasnya tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan dirinya. Lebih spesifiknya, pendidikan kecakapan hidup dna kelangsungan hidup memberdayakan aset kualitas batiniyah, sikap dan perbuatan lahiriyah peserta didik melalui pengenalan nilai (logos), penghayatan nilai (etos), dan penerapan nilai (patos) sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberi bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai kehidupan sehari-hari yang dapat memapukan peserta didik untuk berfungssi menghadapi masa depan yang penuh persaingan dan kolaborasi sekaligus; dan memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi sehari-hari atau yang akan dihadapi , misal menjaga kesehatan mental dan fisikm mencari nafkah, dan memilih serta mengembangkan karir.

 

2. Kompetensi inti sosial merupakan salah satu kompetensi pada kurikulum nasional/ kurikulum 2013 yang harus dikuasai dan dimiliki peserta didik. jelaskan bagaimana hubungan antara kompetensi inti sosial dengan mata pelajaran/ bidang  studi ilmu pengetahuan sosial (ips)  ?

Jawab:

Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui berbagai tahapan dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Dalam operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu kompetensi sikap spiritual untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan kompetensi sikap sosial untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

 3. Latar belakang dimasukannya mata pelajaran/ bidang studi ilmu pengetahuan sosial (ips) kedalam kurikulum sekolah di indonesia sangat berberbeda dengan di negara-negara lain  seperti amerika serikat dan inggris. jelaskan bagaimana menurut pendapat saudara tentang perbedaannya itu  ?

Jawab:

a. Amerika Serikat

Di  Amerika Serikat Pada awalnya penduduk Amerika Serikat yang multi ras itu tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antarautara dan selatan atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung tahun l861-1865 di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan, karena penduduk yang multi ras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa.Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multi ras tersebut menjadi merasa satu bangsa yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah Komisi Nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah di  Amerika Serikat. Adapun wujud social studies ketika lahir merupakan semacam ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi dan civics.

Jadi Social studies yang dalam istilah Indonesianya disebut Pendidikan IPS, dalam perjuangannya tentang eksistensi terdapat dalam ”The National Herbart Society papers of 1896-1897” yang menegaskan bahwa Social Studies sebagai delimiting the social sciences for pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pedagogik/ mendidik). Memperhatikan pentingnya social studies bagi generasi muda, istilah IPS (social studies) ini kemudian mulai digunakan oleh beberapa negara bagian di Inggris dan Amerika untuk mengembangkan program pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah.

Pengertian ini juga dipakai sebagai dasar dalam dokumen ”Statement of the Chairman of Commitee on Socia studies” yang dikeluarkan oleh comittee on Social Studies (CSS) tahun 1913. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa social studies sebagai specific field to utilization of social sciences data as a force in the improvement of human welfare (bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmu-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia).

 

b. Inggris

Sebagai reaksi para pakar Ilmu Sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan Amerika Serikat, pemasukan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatarbelakangi oleh keinginan para pakar pendidikan, khususnya pakar social studies. Hal ini disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa: menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya; dapat hidup bermasyarakat secara seimbang, dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak perl harus menunggu kuliah atau belajar Ilmu-ilmu Sosial di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya mereka sudah mendapat bekal pelajaran social studies di sekolah dasar dan menengah.

Pertimbangan lain dimasukkanny social studies ke dalam kurikulum sekolah adalah karena kebutuhan siswa sekolah, di mana kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan program pendidikan lanjut dan pengorganisasian materi social studies. Agar materi pelajaran social studies lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah, bahan-bahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa dari pada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dari Ilmu-ilmu Sosial.

4. sekolah  merupakan  ujung tombak dalam pelaksana organisasi departemen pendidikan dan kebudayaan yang di dalamnya terdapat unsur kepemimpinan, tata usaha, urusan, instalasi, unsur pelaksana dan peserta didik. jelaskan bagaimana peran dan fungsi  dari  masing - masing unsur  yang  ada  di  sekolah tersebut, ?

Jawab:

Di dalam sebuah sekolah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam sebuah struktur organisasi sekolah. Dalam struktur tersebut kita dapat mengetahui bahwa seseorang dikatakan sebagai pimpinan ataupun bukan. Dengan struktur pula kita dapat mengetahui proses birokrasi yang seharusnya dalam sebuah sekolah.

Manfaat atau fungsi dari struktur organisasi sekolah itu sendiri adalah supaya terjadi kejelasan tugas dan fungsi dari setiap komponen yang tercantum dalam struktur tersebut. Jika dilihat, maka struktur di sekolah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah, wakilnya, guru, wali kelas hingga TU. Semua hal tersebut tidak akan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Ada yang memimpin dan ada pula yang dipimpin. Semua sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut.

Komponen Struktur Organisasi Sekolah dan peran/Fungsinya

Dalam sebuah struktur organisasi di sekolah, ada beberapa komponen yang harus diketahui oleh Anda baik peran maupun fungsinya.

1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah memiliki fungsi sebagai:

· Edukator yaitu melaksanakan program KBM dengan efektif sekaligus efisien.

· Administrator yaitu memiliki tugas menjalankan setiap administrasi sekolah.

· Supervisor yaitu ikut menjadi supervisi dalam setiap kegiatan sekolah.

· Inovator yaitu melakukan sebuah perubahan agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif.

· Motivator yaitu memberi pengarahan sekaligus pemberi semangat untuk bawahannya.

2. Wakil Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah di dalam struktur organisasi sekolah memiliki peran membantu tugas dari Kepala Sekolah dalam bidang:

· Penyusunan perencaan kegiatan atau program

· Pengorganisasian

· Ketenagaan

· Pengawasan

· Penilaian

· Identifikasi serta pengolahan data

· Penyusunan berbagai laporan

· Kurikulum

· Kesiswaan

· Sarana dan prasarana

· Hubungan dengan masyarakat

3. Guru
Guru memiliki peran sebagai pelaksana proses belajar mengajar dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Tugasnya meliputi:

· Pembuatan pembelajaran

· Analisis materi pelajaran

· Promes dan Prota

· Lembaran silabus dan sistem nilai murid

· Menetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal

· Merencanakan pelaksanaan pembelajaran

4. Wali Kelas
Dalam kegiatannya, wali kelas memilliki tugas untuk membantu kegiatan Kepala Sekolah yang meliputi pengelolaan kelas dengan rincian:

· Menyelenggarakan administrasi kelas

· Membuat penyusunan statistik siswa

· Mengisi daftar nilai siswa

· Pembuatan catatan khusus untuk siswa

· Pengisian buku laporan penilaian

· Pembagian buku laporan

5. Guru Bimbingan Konseling
Fungsi dari guru bimbingan konseling yaitu membantu Kepala Sekolah dalam urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan BK yang meliputi:

· Berkoordinasi dengan wali kelas

· Memberikan pelayanan dan bimbingan

· Memberikan saran atau pertimbangan

· Pengadakan penilaian

· Menyusun program tindak lanjut

· Penyusunan laporan pelaksanaan BK

6. Tata Usaha
Fungsinya yaitu sebagai pelaksana ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dengan rincian tugas:

· Penyusunan program

· Penyusunan administrasi

· Pembinaan dan pengembangan karir pegawai TU

· Penyusunan adminstrasi fasilitas

· Penyajian data statistik

· Penyusunan laporan pelaksanaan.

Dengan mengetahui fungsi dan peran masing masing komponen dalam struktur organisasi sekolah, maka dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami bentrok ataupun kesalahpahaman.

 5. lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi strategis untuk mencapai tujuan pendidikan seperti sebagai transmisi /pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial,integrasi sosial,inovasi sosial, perkembangan kepribadian anak,.jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang fungsi-fungsi tersebut ?

Jawab:

Lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi strategis untuk mencapai
tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Berdasarkan Teori Harton dan Hunt,
lembaga pendidikan memiliki dua fungsi, yakni fungsi manifest dan fungsi laten
pendidikan.
a. Fungsi Manifest
Fungsi manifest pendidikan merupakan fungsi yang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu sendiri, yaitu menyangkut:

1) Transmisi kebudayaan.
2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
3) Integrasi sosial.
4) Inovasi sosial.
5) Perkembangan kepribadian anak.
6) Memberi landasan penilaian dan pemahaman status relatif.
1) Transmisi Kebudayaaan

Transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a) Transmisi pengetahuan dan keterampilan.
b) Transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma.
Pertama, transmisi pengetahuan ini mencakup tentang pengetahuan bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial, penemuan-penemuan teknologi, dan lain sebagainya. Pengertian transmisi kebudayaan tidak hanya terbatas pada mengajarkan bagaimana dengan proses belajar, melainkan bagaimana menemukan sesuatu yang baru. Di sekolah, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja yang diberikan melainkan lebih dari itu, transmisi ini juga mengajarkan, mengenalkan tentang bagaimana bersikap, bagaimana apresiasi terhadap nilai dan norma sosial. Transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma itu dipelajari secara formal melalui situasi formal di kelas melalui contoh-contoh isi cerita bukubuku bacaan, sikap dan keteladanan guru, dan kreativitas dalam kelas. Melalui pelajaran Sosiologi misalnya, dengan mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat, berarti telah terjadi transmisi kebudayaan.

2) Memilih dan Mengajarkan Peranan Sosial
Dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun bentuknya, akan mengenal adanya deferensiasi dan spesialisasi dalam pekerjaan. Perkembangan dan perubahan masyarakat yang disertai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya spesialisasi dalam pekerjaan. Menghasilkan tenaga kerja yang berspesialisasi merupakan tugas dari sekolah sebagai lembaga pendidikan profesional.

3) Integrasi Sosial
Dalam masyarakat yang kompleks dan memiliki heterogenitas dan pluralistik, integrasi sosial merupakan fungsi yang terpenting. Bangsa kita yang terdiri dari bermacam agama, kebudayberbeda, serta adat-istiadat yang berbeda pula, menuntut adanya fungsi manifest pendidikan. Dalam keadaan yang demikian, bahaya disintegrasi akan muncul setiap saat dan setiap waktu. Untuk mengukuhkan integrasi bangsa, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.
(a) Sekolah perlu mengajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa nasional, maka setiap orang akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah antara suku-suku yang berbeda dalam masyarakat. Dengan demikian, bahasa nasional berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa.
(b) Sekolah mengajarkan pengalaman-pengalaman yang mendidik kepada peserta didik melalui pengembangan kurikulum, bukubuku pelajaran, dan buku bacaan di sekolah. Pengalaman langsung akan sangat membantu peserta didik dalam meresapi arti penting pendidikan, sehingga pada gilirannya dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
(c) Sekolah mengajarkan kepada peserta didik corak kepribadian nasional melalui pelajaran Sosiologi, Sejarah, Geografi Nasional, upacara-upacara peringatan momen bersejarah, dan peringatan hari-hari besar nasional.
(d) Sekolah harus mengajarkan sikap bela negara, patriotisme, dan nasionalisme melalui pengajaran yang strategis, seperti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, dan pelajaran-pelajaran lain yang relevan.

4) Inovasi Sosial
Dengan adanya pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan penelitian, diharapkan akan mampu menemukan sesuatu yang baru untuk pembaharuan dalam masyarakat, baik inovasi dalam lapangan dan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, maupun dinamika kehidupan masyarakat. Fungsi ini akan tampak menonjol pada perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian. Namun demikian, di kalangan peserta didik atau sekolah juga kegiatan penelitian sangat terbuka lebar dalam rangka proses inovasi sosial. Inovasi sosial tidak mengharuskan pada masalah-masalah yang besar, melainkan juga dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang konkret, yang ada dalam lingkungan sekitar kita.

5) Perkembangan Kepribadian Anak
Pendidikan sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan mempengaruhi perkembangan intelek anak saja, melainkan juga harus memperhatikan perkembangan watak anak melalui latihan kebiasaan dan tata tertib, pendidikan agama, dan budi pekerti. Kepribadian anak dapat dibangun melalui lembaga pendidikan. Hal demikian diperlukan mengingat anak atau peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang, sehingga perlu ada pengendali atau pengarahan dari orang lain. Tanpa adanya arahan yang baik, maka perkembangan kepribadian anak tidak akan normal.

6) Memberi Landasan Penilaian dan Pemahaman Status Relatif
Untuk melakukan suatu interaksi, individu harus menempatkan diri pada suatu posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam setiap pergaulan, agar seseorang dapat menempati posisinya, ia harus memiliki landasan penilaian dan pemahaman tentang status atau kedudukan anggota masyarakat yang ada. Misalnya, seseorang yang akan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat setidaknya harus memahami siapa yang dihadapinya, apakah pelajar, mahasiswa, pegawai, pejabat negara, pedagang, atau petani.. Tumbuhnya penyesuaian diri ini disebabkan oleh keinginan anggota masyarakat untuk saling mempengaruhi. Seseorang yang memiliki pemikiran yang luas, ia akan menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan dirinya tidak dapat dipenuhi sendiri melainkan dipengaruhi oleh orang lain yang ada di sekelilinginya. Dengan memahami posisi dirinya dalam masyarakat, maka manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Fungsi manifest ini merupakan fungsi langsung yang tampak dan dapat dirasakan kegunaannya oleh masyarakat. Beberapa fungsi manifest ini dapat dilihat pada:

a) Membantu orang untuk mempertahankan kehidupannya.
b) Menjadikan orang mampu mengembangkan potensinya, baik dalam
rangka membangun dirinya maupun masyarakat.
c) Melestarikan kebudayaan melalui regenerasi.
d) Mengembangkan pola pikir rasional.
e) Mengembangkan sikap kritis dan tanggap terhadap situasi.
f) Membangun sikap demokratis.
g) Membangun intelektual dan mentalitas.
h) Membangun kemampuan adaptasi.
i) Menumbuhkan sikap nasionalisme.
j) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan.
k) Membentuk integritas dan kepribadian.

6. dalam bidang pendidikan,dewasa ini pemerintah telah menerapkan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (mpmbs). jelaskan apa yang menjadi dasar dan alasan diterapkannya kebijakan mpmbs dimaksud?

Jawab:

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi diatasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peranserta warga sekolah khususnya guru dan peranserta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaruan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.